Resmikan 55 Anggota BPD Periode 2026–2034, Bupati Irwan Sabri Ingatkan Jabatan Bukan untuk Mencari Keuntungan

By Redaksi

NUNUKAN – Bupati Nunukan, Irwan Sabri, meresmikan sekaligus mengambil sumpah dan janji 55 anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) periode 2026–2034, Senin (2/11/2026). Dalam kesempatan tersebut, ia menekankan pentingnya integritas, tanggung jawab, dan komitmen pelayanan kepada masyarakat dalam menjalankan tugas sebagai wakil warga desa.

 

Bupati Irwan Sabri mengingatkan bahwa keanggotaan BPD bukan sekadar jabatan atau kedudukan dalam pemerintahan desa, melainkan amanah yang harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Karena itu, setiap anggota BPD diminta menempatkan kepentingan warga sebagai prioritas utama dalam setiap pelaksanaan tugas.

 

Ia secara khusus mengingatkan agar anggota BPD tidak menjadikan jabatan sebagai sarana untuk memperoleh keuntungan pribadi, tetapi benar-benar menjalankan fungsi pelayanan dan pengabdian.

 

“Jadikan pelayanan terhadap masyarakat desa sebagai kewajiban, bukan sebaliknya pelayanan dijadikan sebagai sumber pendapatan,” tegasnya.

 

Menurutnya, BPD memiliki posisi penting dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Selain menjalankan fungsi pengawasan terhadap kinerja pemerintah desa, BPD juga harus mampu menjadi jembatan komunikasi antara masyarakat dan pemerintah desa dalam menyampaikan berbagai kebutuhan serta aspirasi warga.

Bupati juga mendorong seluruh anggota BPD untuk memahami regulasi yang berlaku, meningkatkan kapasitas diri, serta membangun hubungan kerja yang harmonis dengan kepala desa dan perangkat desa. Sinergi tersebut diperlukan agar setiap kebijakan dan program pembangunan dapat berjalan sesuai aturan serta menjawab kebutuhan masyarakat.

 

Ia berharap 55 anggota BPD yang telah diresmikan mampu menjalankan tugas secara profesional, terbuka, dan bertanggung jawab. Pengawasan yang baik, penyerapan aspirasi yang efektif, serta keterlibatan masyarakat menjadi bagian penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang transparan dan akuntabel.

 

Peresmian ini sekaligus menjadi awal tanggung jawab bagi para anggota BPD untuk membuktikan komitmen pengabdian selama masa jabatan. Kehadiran BPD diharapkan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat dan turut mendorong pembangunan desa yang lebih maju, mandiri, serta sejahtera.

 

Amanah bukan untuk disalahgunakan. Jabatan bukan untuk mencari keuntungan, melainkan untuk memperjuangkan kepentingan masyarakat.

Bagikan Artikel ini