Kalimantan Utara — Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (DPKP) Provinsi Kalimantan Utara telah melaksanakan sejumlah kegiatan penting dalam rangka penguatan sektor perkebunan dan peningkatan kesejahteraan pekebun. Adapun rangkaian kegiatan tersebut meliputi:
1. Rapat Penetapan Harga TBS Produksi Pekebun Periode Oktober 2025
Kegiatan ini diselenggarakan sebagai tindak lanjut dari mekanisme penetapan harga Tandan Buah Segar (TBS) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Tujuan rapat adalah memastikan harga TBS pekebun ditetapkan secara adil, transparan, dan proporsional, dengan mempertimbangkan perhitungan rendemen, indeks K, serta perkembangan harga Crude Palm Oil (CPO) di pasar.
Melalui forum ini, diharapkan terwujud kesepakatan harga yang dapat menjadi acuan bagi seluruh pihak, baik perusahaan mitra maupun pekebun.
2. Diplomasi Kesanggupan Survei Bahan Baku CPO untuk Pabrik Minyak Goreng
Kegiatan diplomasi dilakukan sebagai bagian dari dukungan terhadap rencana pembangunan pabrik minyak goreng berbasis bahan baku lokal di Kalimantan Utara. Dalam kesempatan ini, disampaikan kesiapan daerah dan pelaku usaha terkait ketersediaan bahan baku CPO yang berkelanjutan.
Upaya ini merupakan langkah strategis dalam memperkuat hilirisasi sektor perkebunan, meningkatkan daya saing daerah, serta memberikan nilai tambah bagi masyarakat melalui pengembangan industri pengolahan kelapa sawit.
3. Pembentukan dan Penyusunan Pengurus Formatur Asosiasi Petani Plasma
Kegiatan ini dilaksanakan untuk membentuk struktur organisasi formatur sebagai wadah koordinasi, komunikasi, dan perjuangan kepentingan petani plasma secara lebih terarah. Pembentukan pengurus formatur diharapkan mampu menguatkan posisi tawar petani, memperkuat kemitraan dengan perusahaan, serta menjadi sarana konsolidasi dalam meningkatkan kesejahteraan pekebun di Kalimantan Utara.
Pelaksanaan rangkaian kegiatan ini menunjukkan komitmen DPKP Kaltara dalam mendorong tata kelola perkebunan yang lebih efektif, transparan, dan berkelanjutan, sekaligus memperkuat sinergi antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat pekebun.
