JAKARTA – Penjabat (Pj.) Sekretaris Daerah Provinsi (Sekprov) Kalimantan Utara (Kaltara) Dr. Bustan, S.E., M.Si menghadiri acara Peringatan Hari Hak Asasi Manusia (HAM) ke-77 yang digelar di Tennis Indoor Stadium Senayan, Jakarta, Rabu (10/12) malam.
Kegiatan tersebut dibuka Menteri HAM Natalius Pigai dan turut dihadiri sejumlah pejabat tinggi negara, dari Menteri Agama RI, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Hakim Mahkamah Agung RI, Wamen Bappenas, Wamendagri, Wamendes PDT hingga duta besar negara sahabat.
Pj. Sekprov Kaltara Bustan menegaskan bahwa peringatan Hari HAM ini menjadi momentum bagi pemerintah daerah untuk memperkuat prinsip kemanusiaan dalam setiap kebijakan.
“Peringatan Hari HAM ini mengingatkan pelayanan publik dan program pembangunan harus berpihak pada martabat manusia. Prinsip HAM harus hadir dalam pendidikan, kesehatan, serta perlindungan kelompok rentan,” kata Bustan.
Bustan menyatakan Kaltara berkomitmen untuk memperluas program yang mendorong partisipasi masyarakat terutama dalam pemantauan pelayanan publik dan akses informasi.
Menurutnya, dengan terlibatnya peran aktif masyarakat maka akan memperkuat proses pengawasan dan memastikan hak-hak warga dapat terpenuhi secara adil.
Lebih jauh Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltara memandang isu HAM sebagai upaya meningkatkan pembangunan jangka panjang daerah. Untuk itu ia mendorong dilakukan evaluasi berkala, perbaikan layanan dan peningkatan kapasitas aparatur menindaklanjuti pesan peringatan Hari HAM 2025.
“Pemprov Kaltara terus mengembangkan sistem pelayanan yang memberi ruang bagi pemerataan dan penghargaan terhadap setiap warga,” ucapnya.
Sementara itu Menteri HAM Natalius Pigai menegaskan Hak Asasi Manusia merupakan fondasi moral yang tidak dapat dipisahkan dari arah pembangunan nasional.
Pigai menjelaskan nilai kemanusiaan memiliki kekuatan yang kuat bahkan melampaui batas suku, agama dan identitas apa pun. Ia mengutip solidaritas internasional terhadap rakyat Palestina sebagai contoh nyata kemanusiaan memiliki daya ikat universal.
“Human right memiliki kekuatan moral yang mampu menembus sekat identitas. Ketika nurani berbicara, manusia berdiri pada sisi yang sama,” ujarnya.
Puncak peringatan Hari HAM 2025 ini dirangkaikan dengan Musyawarah Pembangunan HAM yang menjadi wadah dalam penyelarasan kebijakan lintas sektor untuk memperkuat kemajuan dan perlindungan HAM secara nasional. (dkisp)
