Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) melakukan audiensi dengan Wakil Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia guna membahas rencana pembangunan Balai Latihan Kerja (BLK) di Tanjung Selor sebagai ibu kota provinsi.
Audiensi tersebut dihadiri oleh Wakil Gubernur Kaltara Ingkong Ala, S.E., M.Si bersama Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi Kaltara, Dr. Bustan, S.E., M.Si. Pertemuan ini menjadi bagian dari upaya strategis pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui penguatan pelatihan vokasi berbasis kebutuhan industri.
Pj Sekda Kaltara Bustan menjelaskan bahwa BLK yang direncanakan akan mengusung konsep **pelatihan berbasis kompetensi (Competency Based Training)**, sehingga mampu menghasilkan tenaga kerja lokal yang terampil dan siap diserap dunia usaha serta industri.
“Keberadaan BLK ini diharapkan dapat memperkuat sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan sektor industri. Dengan demikian, tenaga kerja lokal memiliki kompetensi yang sesuai dan mampu mendukung percepatan proyek-proyek strategis nasional di Kalimantan Utara,” ujar Bustan, Rabu (10/12/2025).
Ia menambahkan, saat ini masih terdapat kesenjangan antara kompetensi tenaga kerja lokal dengan kebutuhan industri. Sejumlah proyek besar seperti Kawasan Industri dan Pelabuhan Internasional (KIPI), PLTA Mentarang, serta PT Phoenix memerlukan tenaga kerja terampil yang jumlahnya masih terbatas di daerah.
“Penyerapan tenaga kerja lokal menjadi prioritas, terutama di tengah masuknya investasi besar dan keberadaan tenaga kerja asing. Masyarakat Kaltara harus menjadi penerima manfaat utama dari pembangunan yang berlangsung,” jelasnya.
Selain membahas pembangunan BLK, audiensi tersebut juga menyinggung sejumlah isu ketenagakerjaan, seperti perlindungan hak pekerja, dugaan pemberangusan serikat buruh, persoalan jaminan hari tua, serta pelaksanaan perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT).
Pemerintah Provinsi Kaltara juga menyampaikan bahwa penyesuaian regulasi daerah terus dilakukan guna memperkuat keberpihakan terhadap tenaga kerja lokal, termasuk pengaturan mekanisme penempatan tenaga kerja pada sektor industri dan proyek strategis nasional.
“Sinergi dengan pemerintah pusat sangat penting agar regulasi yang disusun dapat berjalan efektif dan benar-benar mendukung peningkatan kesejahteraan tenaga kerja lokal,” kata Bustan.
Untuk pembiayaan, pembangunan BLK direncanakan didukung oleh **World Bank (Bank Dunia)*, sementara pengelolaan anggaran fisik akan dilaksanakan langsung oleh Kementerian Ketenagakerjaan RI.
Pemerintah Provinsi Kaltara telah menyiapkan lahan seluas lima hektare di kawasan pusat pemerintahan Tanjung Selor sebagai lokasi pembangunan. Total kebutuhan anggaran diperkirakan mencapai Rp61 miliar, dengan target pembangunan fisik dimulai pada Mei 2026.
“Lahan telah tersedia dan proses administrasi penganggaran tengah disiapkan oleh Kementerian Ketenagakerjaan. Harapannya, pembangunan dapat berjalan sesuai jadwal dan BLK segera beroperasi,” ujarnya.
BLK ini nantinya diproyeksikan menjadi pusat pelatihan untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja di berbagai sektor strategis, seperti energi, infrastruktur, dan industri pendukung proyek nasional. Instruktur dan tenaga ahli yang kompeten juga akan disiapkan agar pelatihan benar-benar sesuai dengan standar industri.
“Melalui pelatihan berbasis kompetensi, tenaga kerja lokal diharapkan tidak hanya memenuhi kebutuhan industri, tetapi juga mampu bersaing di tingkat regional dan nasional,” tambah Bustan.
Dengan rencana pembangunan BLK tersebut, Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara optimistis dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia, memperluas penyerapan tenaga kerja lokal, serta mendukung keberhasilan proyek-proyek industri dan strategis nasional di wilayah perbatasan tersebut.
