Jakarta, 18 Maret 2025 – Anggota DPR RI dari Daerah Pemilihan Kalimantan Utara, Rahmawati, S.H, menghadiri Rapat Kerja dengan Kementerian UMKM yang membahas akses Kredit Usaha Rakyat (KUR) bagi pelaku UMKM. Dalam kesempatan tersebut, Rahmawati menyoroti masih terbatasnya akses kredit bagi pelaku usaha kecil, terutama di daerah terpencil dan perbatasan.
“Saya ingin menegaskan bahwa akses terhadap KUR masih menjadi tantangan besar bagi UMKM di wilayah perbatasan, seperti di Kerayan. Contohnya, pengrajin tas rotan di sana memiliki produk berkualitas tinggi yang diminati pasar, baik dalam negeri maupun luar negeri. Namun, mereka kesulitan mengakses permodalan karena jauhnya jarak ke perbankan,” ujar Rahmawati.
Menurutnya, pemerintah harus mempermudah akses KUR bagi pelaku UMKM di wilayah perbatasan dengan mencari solusi yang lebih inklusif, seperti sistem jemput bola atau mekanisme penyaluran berbasis komunitas. “Jangan sampai UMKM kita punya produk unggulan tapi terkendala modal hanya karena sulit mengakses layanan keuangan,” tambahnya.
Rahmawati juga menekankan pentingnya monitoring dan evaluasi terhadap penyaluran KUR agar bantuan benar-benar tepat sasaran. “Monitoring dalam penyaluran KUR ini penting supaya ada evaluasi. Jangan sampai bantuan ini hanya tersalur di daerah-daerah yang usahanya sudah maju, seperti di Pulau Jawa. Daerah yang masih berkembang, seperti Kalimantan dan wilayah perbatasan, juga harus lebih diperhatikan UMKM-nya,” tegasnya.
Selain itu, Rahmawati juga menyoroti pentingnya program pendampingan yang berkelanjutan bagi pelaku UMKM. Ia menekankan bahwa pelatihan yang diberikan kepada pelaku usaha, seperti pembuatan bandeng duri lunak dan produk hasil alam lainnya, tidak boleh berhenti setelah sesi pelatihan selesai.
“Pendampingan harus terus dilakukan agar pelaku usaha bisa mengembangkan produk mereka hingga benar-benar bisa dipasarkan dan meningkatkan ekonomi keluarga mereka. Jangan sampai setelah pelatihan, mereka dibiarkan tanpa bimbingan lebih lanjut,” katanya.
Sebagai wakil rakyat, Rahmawati berkomitmen untuk terus memperjuangkan kebijakan yang berpihak pada UMKM, khususnya di daerah perbatasan. Ia berharap pemerintah dapat memberikan solusi konkret agar pelaku usaha kecil di daerah terpencil dapat berkembang dan bersaing di pasar yang lebih luas.
