TANJUNG SELOR – Program Brigade Pangan yang digagas oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) melalui Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (DPKP) disambut baik oleh para petani. Namun, tantangan serius terutama di wilayah terpencil seperti Krayan masih menjadi sorotan, khususnya terkait ketersediaan alat dan mekanisme pemasaran.
Hal ini diungkapkan oleh Misak, seorang Petani sekaligus Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) Krayan Barat, yang hadir dalam Bimbingan Teknis Pengelolaan Brigade Pangan. Misak mengapresiasi perhatian Pemprov Kaltara tetapi menegaskan bahwa kendala implementasi di lapangan belum optimal.
Kendala Logistik: Alat Tertahan di Nunukan
Menurut Misak, masalah utama di Krayan adalah sulitnya mendatangkan alat dan mesin pertanian (Alsintan) akibat tingginya biaya logistik.
“Untuk Brigade Pangan, baru ada empat unit mesin tanam. Sementara mesin pengolah lahan (cultivator) masih tertahan di Nunukan karena biaya pengangkutannya sangat tinggi. Pelaksanaan program ini sangat bergantung pada kedatangan alat tersebut,” jelas Misak, Kamis (4/12/2025).
Ia menambahkan, tanpa Alsintan yang memadai, kegiatan Brigade Pangan tidak dapat bergerak maksimal, menghambat upaya petani untuk meningkatkan produktivitas.
Tradisi Lokal dan Intensifikasi Tanam
Misak juga menyoroti adanya tradisi lokal melepasliarkan kerbau setelah masa panen. Kebiasaan ini menjadi hambatan serius jika petani didorong untuk menerapkan pola tanam dua kali setahun (intensifikasi tanam).
“Kalau ingin tanam dua kali, tentu perlu pagar, kandang, atau sistem pengendalian yang lebih baik agar ternak tidak merusak sawah. Bertahan pada pola tanam satu kali setahun sudah tidak relevan dan merugikan ekonomi petani,” tegasnya.
Kunci Keberhasilan: Serapan Gabah Bulog
Isu penting lain yang diangkat Misak adalah pemasaran hasil panen. Ia mengungkapkan bahwa mayoritas beras Krayan saat ini masih dijual ke Malaysia karena serapan pasarnya yang lebih pasti. Sementara itu, untuk beralih ke beras unggul seperti varietas INPARI—yang menghasilkan hingga tujuh ton per hektare—petani membutuhkan jaminan.
“Keberhasilan program ini sangat bergantung pada kesiapan Bulog menyerap gabah kami. Harapan kami, Bulog benar-benar siap membeli hasil panen sesuai harga pemerintah, yaitu Rp6.500 per kilogram. Jika jaminan harga dan serapan ini berjalan, masyarakat pasti lebih yakin untuk beralih,” ujar Misak.
Ia menyadari, tantangan regenerasi petani juga muncul karena anak muda menganggap pertanian kurang menjanjikan. Oleh karena itu, Misak berharap pemerintah terus memperkuat dukungan infrastruktur, termasuk pembangunan jalan usaha tani dan perbaikan sistem irigasi yang saat ini masih banyak bergantung pada air hujan.
Melalui penekanan terhadap masalah teknis dan pemasaran ini, Misak berharap Krayan dapat mengatasi hambatan dan menjadi salah satu wilayah penopang utama ketahanan pangan Kaltara di masa depan.
